Kesehatan adalah modal utama dalam membangun bangsa. Dengan adanya masyarakat yang sehat, maka bangsa pun ikut menjadi kuat. Tidak berlebihan jika didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun demikian, kesehatan seharusnya tidak ditinjau dari sisi kesehatan manusianya saja. Kesehatan harus komprehensif, seperti halnya diterapkan diberbagai negara didunia, konsep satu kesehatan benar-benar diwujudkan. Terlebih bangsa ini telah banyak menimba pengalaman bahwa penyakit baru yang muncul pada manusia adalah bersifat zoonosis. Tidak tanggung-tanggung, zoonosis flu H1N1 oleh WHO (Badan Kesehatan Hewan dunia) telah dideklarasikan sebagai pandemi. Artinya, tidak bisa tidak, jika pemerintah ingin menyehatkan bangsa ini seutuhnya, harus menyelenggarakan reformasi kesehatan yang berbasis komprehensif. Baik kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Reformasi kesehatan adalah rubrik umum yang digunakan untuk membahas pembuatan kebijakan utama kesehatan atau perubahan-untuk sebagian besar, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penyediaan layanan kesehatan di tempat tertentu. Reformasi perawatan kesehatan biasanya berusaha untuk:

* Memperluas cakupan penduduk yang menerima perawatan kesehatan melalui program asuransi baik sektor publik maupun perusahaan swasta asuransi
* Memperluas berbagai penyedia layanan kesehatan konsumen
* Meningkatkan akses ke spesialis perawatan kesehatan
* Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
* Mengurangi biaya perawatan kesehatan

Di berbagai negara berkembang terutama Afrika dan Asia Tenggara, pelayanan kesehatan masyarakat tumbuh sebagai respon terhadap gagasan pemerintah pusat untuk menyediakan pelayanan kesehatan di area pedesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah tidak banyak berperan dalam hal ini. Pengambilan keputusan dalam hal pelayanan kesehatan pada saat itu sangat bersifat sentralistik, sehingga daerah mempunyai kemampuan administrative serta manajerial yang rendah. Namun demikian, pemerintah tidak memonopoli dalam kepemilikan pelayanan kesehatan. Banyak terdapat pelayanan kesehatan yang bersifat sukarela, terutama yang dirintis oleh lembaga swadaya masyarakat atau keagamaan. Pada masa itu, perumusan kebijakan kesehatan banyak dipengaruhi oleh kalangan elit medis. Namun kemudian dominasi paradigma medis (misalnya kebijakan yang terlalu terfokus pada obat dan pelayanan kesehatan kuratif) dalam kebijakan kesehatan mulai dipertanyakan dari segi epidemiologi dan ekonomis.

 

 

 

Kemudian, deklarasi Alma Ata tahun 1978 yang berfokus pada peningkatan peran pelayanan kesehatan primer ternyata mampu memicu proses reformasi, sehingga arena kebijakan kesehatan bertambah. Sebelum desentralisasi, sistem informasi merupakan bagian dari program- program vertikal, seringkali didorong oleh badan internasional atau lembaga donor. Program pemberantasan malaria yang kemudian berubah menjadi pengendalian malaria, imunisasi (expanded program for immunization), pengendalian tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, didukung dengan sistem informasi yang dirancang di pusat. Sebagai upaya penyeragaman sistem informasi, telah dirancang berbagai perangkat lunak yang didistribusikan secara cuma-cuma, misalnya RADIX untuk pengelolaan obat di gudang farmasi, SIMKA untuk data tenaga kesehatan, dan lain-lain. Sistem informasi yang mengikuti program- program vertikal menjadi kurang terkoordinasi, sehingga dengan mudah terjadi duplikasi data atau sebaliknya, data yang dibutuhkan tidak dikumpulkan.

 

REFORMASI KESEHATAN DI INDONESIA

 

Hingga saat ini, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia masih dihadapkan pada persoalan rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thabrani (2005) menyatakan bahwa 10 persen penduduk kaya di Indonesia memperoleh kemudahan dalam mengakses kesehatan 12 X lebih besar diandingkan 10 persen penduduk miskin. Sementara pengeluaran out of pocket bersifat regresif sehingga semakin menambah berat beban biaya yang harus di tanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Pembebasan biaya pelayanan di puskesmas di beberapa wilayah kabupaten dan kota, ternyata tidak memperbesar akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan.  Riset yang dilakukan oleh Susilowati (2004) menemukan bahwa akses ini lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk perkotaan besar (34,4%) dibandingkan dengan penduduk pedesaan (26,9%). Sementara pada kenyataannya kelompok yang paling rentan terhadap kesehatan ada di pedesaan (25,2%) daripada perkotaan (17,7%). Artinya telah terjadi ketidakadilan dalam pembiayaan kesehatan karena subsidi yang dilakukan pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

 

Walaupun pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai program kesehatan masyarakat, peningkatan investasi ada pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, desentralisasi sistem kesehatan, namun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan utama yang berkontribusi pada kemiskinan. Penyebab utama seluruh persoalan ini terletak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana  kesehatan dan jaminan sosial ini dipahami sebagai sebuah alat dan prasyarat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan sejauh mana persoalan ini diselenggarakan dalam kebijakan yang efektif dan koheren.

 

Untuk mendukung reformasi kesehatan di Indonesia maka pemerintah membuat sutau kebijakan yang bernama Sistem Kesehatan Nasional (SKN) . SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. SKN berguna untuk 1) Mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, 2) Memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJPK Th 2005-2025, 3) memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, 4) Melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, 5) Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.

SKN memiliki azas antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan & kemandirian, adil & merata, dan pengutamaan & manfaat yang secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan kesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antara Pusat dan Daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat, b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d) Integritas yang tinggi, e) Transparansi dan Akuntabel. Terdapat 7 subsistem SKN antara lain upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; SDM kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi paradigma sehat yang sebagian besar tertuang di dalam Visi Indonesia Sehat 2010, masih cukup jauh dari harapan. Bahkan tidak berlebihan jika mengatakan pembangunan kesehatan kita saat ini terancam gagal. Sebagai gambaran, indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia tahun 2004 berada di peringkat 111, sementara sebagai perbandingan, Vietnam yang tahun 1995 lalu HDI-nya di peringkat 117, justru melejit ke urutan 95 pada tahun yang sama. HDI merupakan gambaran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dari Program Pembangunan PBB (UNDP), yang dilihat dari tiga aspek, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Setidaknya, terdapat dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program kesehatan di negara kita. Pertama, kebijakan kesehatan kita masih terjebak dalam level kuratif (pengobatan). Ini sangat bertolak belakang dengan Paradigma Sehat yang lebih menomorsatukan terbangunnya kesadaran sehat di masyarakat. Kesadaran sehat akan banyak berpengaruh terhadap status kesehatan setiap orang. Sementara status kesehatan, sebagaimana H.L. Blum mengutarakannya, erat tergantung dari empat hal, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetika.

Lewat level kuratif, pemerintah masih euphoria dengan menghabiskan uang banyak dan waktu berpikir tentang bagaimana mengobati penyakit dan menanggulangi wabah epidemik yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, secara struktural, hingga institusi pelayanan kesehatan paling bawah, Puskesmas, telah terjadi kesalahan kategorial dalam memetakan problem kesehatan di negara kita. Program-program pengobatan penyakit berjalan paralel dengan semakin meningkatnya angka kematian akibat penyakit bersangkutan. Fenomena ini, jika dikaji secara rasional mestinya lebih difokuskan pada upaya penanggulangan penyakit melalui strategi promosi dan prevensi kesehatan di semua lini.

Masih relevan kiranya mengkaji dan mengaplikasikan parameter status kesehatan H.L. Blum dalam konteks kita. Yang paling penting dalam hal ini adalah soal perilaku masyarakat. Upaya kuratif yang selama ini menjadi primadona pembangunan kesehatan tidak cukup beralasan dapat mengubah banyak perilaku hidup masyarakat. Justru semakin memperparah kondisi. Realitas ini makin runyam jika melihat realisasi pembangunan kesehatan yang cenderung sumir, mengagung-agungkan kemoderenan pelayanan kesehatan di atas kemampuan personal manusia yang serba pas-pasan.

Alasan kedua yang mendasari kegagalan pembangunan kesehatan di negara kita adalah elitisme pengelolaan kesehatan yang banyak disebabkan oleh sentralistiknya mekanisme pengambilan kebijakan. Jika memandang bahwa kesehatan merupakan bangunan universal yang konstruksinya terdiri dari semua elemen dasar kehidupan, maka pelibatan masyarakat dan elemen lainnya menjadi kemutlakan.

Secara fenomenal, Gus Dur pada tahun 1999 pernah mengatakan: “Kalau mau mengikuti kata hati, seharusnya juga tidak perlu ada Departemen Kesehatan”. Urusan kesehatan, termasuk masalah jamu, adalah urusan masyarakat. Karena itu, penanganannya cukup oleh masyarakat. Selama ini masyarakat telah mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mulai dari menjual jamu gendongan hingga rumah sakit yang moderen. Selain itu, tak ada setiap individu pun yang ingin menderita sakit, sehingga secara sendiri-sendiri atau bekerja sama, orang pasti akan berusaha untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit.

Dalam kenyataannya di masyarakat, pola kebijakan yang top down masih sangat kuat membelenggu. Pelaksanaan otonomi daerah yang pada awalnya dianggap angin segar, justru berubah jadi tornado yang meluluh-lantakkan struktur masyarakat, termasuk kesehatan. Kesalahan kebijakan (malpolicy) justru semakin parah dan secara kuantitas menunjukkan grafik menanjak. Pemerintah terlalu menghegemoni dalam menentukan hak hidup masyarakatnya, tak terkecuali untuk dapat hidup sehat secara wajar.

 

 

Agenda Reformasi Kesehatan

Reformasi bidang kesehatan bukan lagi bahasa yang baru. Hanya saja agendanya perlu dipertegas kembali sebagai landasan pembangunan selanjutnya. Jika disederhanakan, agenda reformasi kesehatan akan lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menyelenggarakan aspek kesehatannya dengan sesedikit mungkin intervensi pemerintah. Pemberdayaan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan dan pemihakan terhadap kaum miskin menjadi syarat penerimaan universalitasnya.

Gunawan Setiadi, seorang dokter dan master bidang kesehatan, mengungkapkan beberapa alasan mengapa masyarakat dapat menyelenggarakan kesehatannya, dan lebih baik dari pemerintah, antara lain:
(a) komitmen masyarakat lebih besar dibandingkan pegawai yang digaji;
(b) masyarakat lebih paham masalahnya sendiri;
(c) masyarakat dapat memecahkan masalah, sedangkan kalangan profesional/pemerintah sekadar memberikan pelayanan;
(d) masyarakat lebih fleksibel dan kreatif;
(e) masyarakat mampu memberikan pelayanan yang lebih murah; dan
(f) standar perilaku ditegakkan lebih efektif oleh masyarakat dibandingkan birokrat atau profesional kesehatan.

Pandangan-pandangan di atas menjadi cukup beralasan muncul dengan melihat kecenderungan rendahnya etos kerja birokrat dan profesional kesehatan selama ini. Sudah saatnya penyelenggaraan kesehatan diprakarsai oleh masyarakat sendiri, sehingga pemaknaan atas hidup sehat menjadi sebuah budaya baru, di mana di dalamnya terbangun kepercayaan, penghargaan atas hak hidup dan menyuburnya norma-norma kemanusiaan lainnya. Model penyelenggaraan kesehatan berbasis pemberdayaan (empowerment) harus disusun secara rasional dengan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholder terkait.

Jadi, prioritas pembangunan kesehatan sedapat mungkin lebih diarahkan untuk masyarakat miskin – mereka yang jumlahnya mayoritas dan telah banyak terampas haknya selama ini. Untuk itu, sasaran dari subsidi pemerintah di bidang kesehatan perlu dipertajam dengan jalan antara lain :

  1. meningkatkan anggaran bagi program-program kesehatan yang banyak berkaitan dengan penduduk miskin. Misalnya program pemberantasan penyakit menular, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan gizi masyarakat.
  2. kesehatan selayaknya dijadikan salah satu prioritas kebijakan. Selama masa reformasi, kesehatan tak pernah menjadi prioritas kebijakan publik. Perhatian terhadap bidang kesehatan (bersama-sama bidang pendidikan dan penegakan hukum) tenggelam oleh hiruk-pikuk reformasi. Ini mesti diakhiri. Semestinya, kesehatan menjadi salah satu prioritas kebijakan mengingat posisinya yang sentral dan menentukan dalam membentuk masyarakat yang sehat dan siap melakukan perbaikan di berbagai bidang. Kesehatan bahkan bisa diibaratkan sebagai tiang utama penyangga masyarakat. Tanpa kesehatan, masyarakat di mana pun, di bawah sistem apa pun, akan ambruk.
  3. meningkatkan subsidi bagi sarana pelayanan kesehatan yang banyak melayani penduduk miskin, yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, ruang rawat inap kelas III di rumah sakit. Untuk itu, subsidi bantuan biaya operasional rumah sakit perlu ditingkatkan untuk menghindari praktik eksploitasi dan ‘pemalakan’ pasien miskin atas nama biaya perawatan.
  4. pemerintah semestinya menjalankan affirmative action di bidang kesehatan. Affirmative action adalah program-program khusus yang ditujukan untuk bagian-bagian dari masyarakat yang tak beruntung dan selama ini tak mampu mengakses fasilitas kesehatan serta membangun pola hidup sehat.
  5. mengurangi anggaran bagi program yang secara tidak langsung membantu masyarakat miskin mengatasi masalah kesehatannya. Contohnya adalah pengadaan alat kedokteran canggih, program kesehatan olahraga dan lain sebagainya.
  6. merevitalisasi program-program pendidikan publik dan fasilitas publik berbasis komunitas, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selama masa Orde Baru telah dimulai sejumlah program seperti posyandu, Kelompencapir (Kelompok Pembaca, Pendengar, dan Pemirsa), dan program-program penyuluhan masyarakat. Program-program ini selayaknya direvitalisasi dengan melakukan perbaikan di sana-sini. Program-program berbasis komunitas akan punya peran penting bukan hanya untuk menangani berbagai wabah penyakit hingga ke pelosok, melainkan juga menjadi pusat antisipasi, pencegahan dan penanganan penyakit-penyakit berbahaya. Program itu juga sekaligus bisa menjadi pusat pendataan kesehatan di tingkat paling bawah dan riil sehingga kita pun selalu punya data kesehatan masyarakat yang faktual dan aktual.
  7. mengurangi subsidi pemerintah kepada sarana pelayanan kesehatan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, misalnya pembangunan rumah sakit-rumah sakit stroke.
  8. agenda-agenda di atas hanya bisa berjalan baik manakala disokong oleh perubahan atau reformasi dalam Departemen Kesehatan (Depkes). Depkes harus dikembalikan ke karakter yang semestinya sebagai pelayan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini, pelayanan masyarakat kerap kali terhalangi atau terkurangi efektivitasnya karena berbelit-belit dan panjangnya birokrasi serta adanya jarak psikologis yang jauh di antara masyarakat atau publik dan aparatur atau para pejabat publik. Sering kali para pejabat juga lebih memfungsikan dirinya sebagai pejabat dan bukan pelayan. Birokrasi Depkes sepatutnya direformasi sehingga departemen ini bekerja sesuai dengan karakternya yang unik, yakni pelayan masyarakat yang membutuhkan informasi, penyadaran, bantuan, dan fasilitasi. Birokrasi Depkes sepatutnya menjadi salah satu birokrasi yang pertama di antara berbagai departemen lainnya yang mampu memberi layanan cepat, segera, profesional, tak pandang bulu, efisien dan bebas suap serta korupsi.

Masalah Reformasi kesehatan di Indonesia

Paling tidak terdapat empat masalah utama dalam pengembangan jaminan kesehatan di Indonesia : pertama, pengembangan teknologi kesehatan yang berkolerasi dengan mahalnya biaya kesehatan. Kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada tidak mampu lagi menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan. Ketiga, meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di atas 60 tahun. Keempat, berkembangnya perhatian terhadap kesetaraan gender dan reproduksi perempuan. Empat masalah ini menuntut dikembangkannya satu sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya mampu menanggulangi beban biaya yang harus dipikul masyarakat tapi juga mampu berintegrasi dalam sistem jaminan sosial lainnya.

Sistem jaminan kesehatan yang berintegrasi dalam sistem jaminan sosial lainnya ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses sekaligus membenahi kerumitan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan.  Untuk itu perlu dilakukan reformasi di bidang penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang mengacu pada kerangka konsep yang komprehensif dan terpadu. Keadilan dibangun dengan cara membangun satu sistem jaminan kesehatan dan sosial yang dapat memenuhi kriteria kepesertaan wajib dengan manfaat yang mampu memenuhi asa, tujuan dan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial seperti yang ditetapkan oleh UU SJSN. Ukuran sistem pembiayaan yang adil salah satunya adalah dimana setiap orang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya; dan membayar pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuannya membayar (Handbook of Helath Economics Vol II Oxford University Press).

 

Pembangunan sistem jaminan kesehatan haruslah dikaitkan dengan pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Artinya pembangunan sistem jaminan kesehatan tersebut haruslah terintegrasi dengan program pembangunan ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

 

 

 

 

 

Reformasi perlu dilakukan secara bertahap untuk mengkoreksi kesenjangan pembiayaan kesehatan dengan tujuan menciptakan sistem  yang dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi semua. Reformasi ini bertujuan untuk : (1) menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkeadilan, (2) perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, (3) peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan berkualitas, (4 terselenggaranya pelayanan kesehatan yang efisien, (5) terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Reformasi pembiayaan ini perlu dilaksanakan dengan mengindahkan kaidah-kaidah good governance. Dengan demikian, kesehatan bagi semua bukan lagi menjadi mimpi yang susah untuk diwujudkan.

Rencana Pemerintah

Rencana reformasi kesehatan di Indonesia selama lima tahun kedepan adalah membuat gebrakan mendasar untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di pusat dan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan pelayan kesehatan seperti bidan dan perawat di daerah terpencil.

Selain itu, pemerintah selama lima tahun mendatang juga akan meningkatkan fungsi pencegahan seperti program penerangan kepada masyarakat.

Di harapkan dalam lima tahun mendatang di Indonesia sudah ada rumah sakit berkelas dunia sehingga tidak ada lagi warga negara Indonesia yang merasa perlu berobat ke luar negeri.

About these ads