membaca vs kesehatan

Kebanyakan orang begitu sibuk dengan kehidupannya sehingga tidak cukup waktu untuk membaca buku, orang lebih senang menonton film, televisi atau bermain komputer. Padahal membaca tidak hanya memperkaya wawasan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan.

Rajin membaca dapat membuat orang kaya akan wawasan dan informasi. Selain itu, membaca untuk bermanfaat untuk otak dan kesehatan.

Setidaknya ada 5 manfaat membaca untuk kesehatan, seperti dilansir Lifemojo, Sabtu (12/3/2011), yaitu:

1. Melatih otak
Salah satu keuntungan membaca buku adalah sebagai latihan otak dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut unutk berpikir lebih sehingga dapat membuat orang semakin cerdas. Tapi untuk latihan otak ini, membaca buku harus dilakukan secara rutin.

2. Meringankan stres
Stres adalah faktor risiko dari beberapa penyakit berbahaya. keindahan bahasa dalam tulisan dapat memiliki kemampuan untuk menenangkan dan mengurangi stres, terutama membaca buku fiksi sebelum tidur. Cara ini dianggap bagu untuk mengatasi stres.

3. Menjauhkan risiko penyakit Alzheimer
Membaca benar-benar dapat langsung meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak akan dirangsang dan stimulasi (rangsangan) secara teratur dapat membantu mencegah gangguan pada otak termasuk penyakit Alzheimer.

Penelitian telah menunjukkan bahwa latihan otak seperti membaca buku atau majalah, bermain teka-teki silang, Sudoku, dan lain-lain dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini merangsang sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh.

4. Mengembangkan pola tidur yang sehat
Bila Anda terbiasa membaca buku sebelum tidur, maka itu bertindak sebagai alarm bagi tubuh dan mengirimkan sinyal bahwa sudah waktunya tidur. Ini akan membantu Anda mendapatkan tidur nyenyak dan bangun segar di pagi hari.

5. Meningkatkan konsentrasi
Orang yang suka membaca akan memiliki otak yang lebih konsentrasi dan fokus. Karena fokus ini, pembaca akan memiliki kemampuan untuk memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Ini juga mengembangkan keterampilan objektivitas dan pengambilan keputusan.

Jadi jangan hanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton televisi atau bermain game komputer, tetapi juga luangkan waktu untuk membaca buku. Kebiasaan baik itu tidak hanya akan menyegarkan pikiran tetapi juga memberi manfaat untuk kesehatan dan kehidupan.

UAS nelangsa

ini nih yang selalu aja jadi momok bwat para mahasiswa…terutama mahasiswa kayak aku yang moody abis…

Tak kasih beberapa fakta tentang uas-nya mahasiswa…terutama mahasiswa dikampusQ…

  • kalo mau UAS ditempatku tuh musti bayar uang praktek dulu…lha masalahnya tuh biasanya duet uda dikasih ma ortu e ditilep deh buat jajan…makanya mereka pada pusing nyari ganti…mentok” y mintak surat dispensasi ke wadek…huuhuuhuuu
  • mw uas absensinya belum lengkap…otomatis pada sibuk nyari dosen bwat minta tugas…byar absensinya lengkap gitu..
  • nih yang paling sering terjadi banget sama aku…kuliah masuk terus tapi kalo ditanya catetan????ih wow…gag punya…ya udah jadinya masa” menjelang uas tuh aku sibuk ngopi catetan plus ngeprin power point materi dari dosen…kluar duit banyak deh tuh…nasib…
  • yang namanya mahasiswa tuh pasti menjunjung budaya…termasuk budaya buat ‘nyontek’…bikin contekan malem” adalah hal yang paling lumrah didunia ini…nah kalo uda kaya gini, gimana indonesia bisa bebas dari HIV/AIDS????ih…gag nyambung bin garing y??
  • hari H, temen-temen ku trutama nih selalu brangkat pagi” buta dari rumah…cuma buat ‘ngecup bangku’…mereka bakal milih lokasi” strategis..misal deket anak yang pinter bin gag pelit biar bisa nyontek…tapi apesnya kalo dosen lagi pada kumat, duduk sesuai dengan nomer urut,,,wah itu namanya trulli” nelangsa daaaah…
cuma itu doang c kayaknya fakta” uas dikampus aku…kalo ada yang mau kasih saran atau fakta tambahan silahkan dikirim ke …….

tema????

haduh…saia binun sekaleeee…

ceritanya nih aq tu mw bikin tema yang oks punya…pengennya c,,…

tapi jadinya malah…

tarrararrararrarararra…

aneh banget…

Aku binging banget nih caranya bikin tema…biar bagus tuh gimana gitu…

aq gak tau sama sekali cara ngotak-atiknya…

mana temen”Q pada g punya blog lagi…jadi susah de mo nanya” tuh…

mw baca buku???

haduh…makasih de,,….

orang buku kuliah aja males Q baca palagi buku kayak gituan…mending juga baca novel…

anybody can help me???

beda UNDIP dengan UNdiP

wah…mesti pada bingung beda antar keduanya..

jawabannya gampang kok..

tapi sebelume tak kenalke ndisek…hahahhahha

UNDIP tu UNIVERSITAS DIPONEGORO

lha UNdiP kuwi UNIVERSITAS di PEKALONGAN

nah…

sekarang kita bakal ngebahas beda antar keduanya…

kalo masalah lokasi itu uda ketauan kali y bada nya…

yang jelas si di UNDIP g ada bakul megono…

hohoohoohohhoho

mang kalo di UNdiP ada?????

Jawabannya tentu aja NGGAK…

Gak mungkin juga kali dikampus ada pedagang nasi megono…

so bedanya????

UNDIP tu kampus inceran aku…

dan UNdiP kampus dimana aku berada…

hahahhahahhahahha…

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

Sistem Jaminan Sosial Nasional  (national  social security system) adalah sistem  penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.  Jaminan social diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatka hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki  usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada  yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu. Secara universal, pengertian jaminan sosial dapat dijabarkan seperti beberapa definisi yang dikutip berikut ini.

ü      Menurut Guy Standing (2000)

Social security,is a system for providing income security to deal with the contingency risks of life – “sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death; the provision of medical care, and the provision of subsidies for families with children”.

ü      ILO Convention 102

Social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures:

  to offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notably sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of the breadwinner) 2

  to provide people with health care; and

  to provide benefits for families with children

Dasar Hukum

  • Dasar Hukum pertama dari Jaminan Sosial ini adalah UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34.
  • Deklarasi HAM PBB atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.
  • TAP MPR RI no X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  • UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN

Asas jamsosnas

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Jamsosnas

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Manfaat Jamsosnas

Manfaat program Jamsosnas yaitu meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli apakah mereka termasuk pekerja sektor formal, sektor informal, atau wiraswastawan

Prinsip Jamsosnas

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a.  kegotong-royongan;

b.  nirlaba;

c.  keterbukaan;

d.  kehati-hatian;

e.  akuntabilitas;

f.  portabilitas;

g.  kepesertaan bersifat wajib;

h.  dan amanat , dan

i.  hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Paradigma Jamsosnas

Sistem jaminan sosial nasional dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar” yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pilar-pilar itu adalah :

Pilar Pertama   menggunakan meknisme bantuan sosial (social assistance) kepada penduduk yang kurang mampu, baik dalam bentuk bantuan uang tunai  maupun pelayanan tertentu, untuk memenuhi  kebutuhan dasar yang layak. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari Anggaran Negara dan atau dari Masyarakat. Mekanisme 4 bantuan sosial biasanya diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, umpamanya penduduk miskin, sakit, lanjut usia, atau ketika terpaksa menganggur.

Di Indonesia, bantuan sosial oleh Pemerintah kini  lebih ditekankan pada pemberdayaan  dalam bentuk bimbingan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang bermuara pada kemandirian PMKS. Diharapkan setelah mandiri mereka mampu membayar iuran untuk masuk mekanisme asuransi. Kearifan lokal dalam masyarakat juga telah lama dikenal yaitu upaya-upaya kelompok masyarakat, baik secara mandiri, swadaya, maupun gotong royong, untuk memenuhi kesejahteraan anggotanya melalui  berbagai upaya bantuan sosial, usaha bersama, arisan, dan sebagainya. Kearifan lokal akan tetap tumbuh sebagai upaya tambahan sistem jaminan sosial karena kearifan lokal tidak mampu menjadi sistem yang kuat, mencakup rakyat banyak, dan tidak terjamin kesinambungannya. Pemerintah mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat guna memenuhi kesejahteraannya dengan menumbuhkan iklim yang baik dan berkembang, antara lain dengan memberi insentif untuk dapat diintegrasikan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Pilar Kedua  menggunakan mekanisme asuransi sosial atau tabungan sosial yang bersifat wajib atau compulsory insurance, yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dengan kewajiban menjadi peserta, sistem ini dapat terselenggara secara luas bagi seluruh rakyat dan terjamin kesinambungannya dan profesionalisme penyelenggaraannya.

Dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal, iuran dibayarkan oleh setiap tenaga kerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama sebesar prosentase  tertentu dari upah. Mekanisme asuransi sosial  merupakan tulang punggung pendanaan jaminan sosial di hampir semua negara.  Mekanisme ini merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal penduduk dengan mengikut-sertakan mereka  secara aktif melalui pembayaran iuran.  Besar iuran dikaitkan dengan tingkat pendapatan  atau upah masyarakat (biasanya prosentase tertentu yang tidak memberatkan peserta)  untuk menjamin bahwa semua peserta mampu mengiur.

Kepesertaan wajib merupakan solusi dari ketidak-mampuan penduduk melihat risiko masa depan dan ketidak-disiplinan penduduk menabung untuk masa depan. Dengan demikian sistem jaminan sosial juga mendidik masyarakat untuk merencanakan masa depan. Karena sifat kepesertaan yang wajib, pengelolaan dana jaminan sosial dilakukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perlindungan sosial ekonomi bagi peserta. Karena sifatnya yang wajib, maka jaminan sosial ini harus diatur oleh UU tersendiri.

Di berbagai  negara yang telah menerapkan sistem jaminan sosial dengan baik, perluasan cakupan peserta dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah serta kesiapan penyelenggaraannya.  Tahapan biasanya dimulai dari tenaga kerja di sektor formal (tenaga kerja yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja), selanjutnya diperluas kepada tenaga kerja di sektor informal, untuk kemudian mencapai tahapan cakupan seluruh penduduk.

Upaya penyelenggaraan jaminan sosial sekaligus kepada seluruh penduduk akan berakhir pada kegagalan karena kemampuan pendanaan dan manajemen memerlukan akumulasi kemampuan dan pengalaman. Kelompok penduduk yang selama ini hanya menerima bantuan sosial, umumnya penduduk miskin, dapat menjadi peserta program  jaminan  sosial, dimana sebagian atau seluruh iuran bagi dirinya  dibayarkan oleh pemerintah.  Secara bertahap bantuan ini  dikurangi untuk menurunkan ketergantungan kepada bantuan pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi bantuan pemerintah membiayai iuran bagi  penduduk  yang tidak mampu.

Pilar Ketiga   menggunakan mekanisme asuransi sukarela (voluntary insurance) atau mekanisme tabungan sukarela yang iurannya atau preminya dibayar oleh peserta (atau bersama pemberi kerja) sesuai dengan tingkat risikonya dan keinginannya.  Pilar ketiga ini adalah jenis asuransi yang sifatnya komersial, dan sebagai tambahan setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial.  Penyelenggaraan asuransi sukarela dikelola secara komersial dan diatur dengan UU Asuransi.

Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bantuan ini diberikan kepada anggota masyarakat yang terbukti mempunyai kebutuhan mendesak, pada saat terjadi bencana alam, konflik sosial, menderita penyakit, atau kehilangan pekerjaan. Dana bantuan ini diambil dari APBN dan dari dana masyarakat setempat.

Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat.

Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis risiko dari setiap peserta.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia

BPJS adalah badan hukum bersifat nirlaba yang harus dibentuk dengan undang-undang untuk  menyelenggarakan  program  jaminan sosial.   Secara    teoritis BPJS merupakan  badan  hukum  yang  ingesteld (dibentuk)  oleh  open  baar  gezag (penguasa umum) dalam hal  ini oleh pembentuk undang-undang dengan undang-undang.

Di Indonesia sebenarnya telah ada beberapa program jaminan sosial yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dan tabungan sosial, sesuai dengan definisi yang tersebut terdahulu, namun kepesertaan program tersebut baru mencakup sebagian dari masyarakat yang bekerja di sektor formal.  Sebagian besar lainnya, terutama yang bekerja di sektor informal, belum memperoleh perlindungan sosial.  Selain itu, program-program tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil  pada peserta dan manfaat yang diberikan kepada peserta masih  belum memadai untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa  program jaminan sosial yang ada mempunyai keterbatasan. Berdasarkan kesadaran akan keterbatasan tersebut dan adanya mandat Ketetapan MPR RI nomor X/MPR/2001 kepada Presiden RI untuk mengembangkan SJSN dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, Presiden mengambil inisiatif menyusun SJSN.  SJSN disusun berlandaskan prinsip-prinsip yang mampu memenuhi keadilan, keberpihakan pada masyarakat banyak (equity egaliter), transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian (prudentiality) dan layak.Prinsip equity egaliter merupakan suatu bentuk keadilan sosial yang dicita-citakan dimana setiap penduduk harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (yang layak) tanpa memperhatikan kemampuan ekonominya. Dalam bidang kesehatan, prinsip ini diwujudkan dengan menjamin agar semua penduduk yang sakit mendapatkan pengobatan atau pembedahan yang dibutuhkan meskipun ia miskin.

SJSN ini terutama akan didasarkan pada mekanisme asuransi sosial dan karenanya anggaran belanja negara  yang dialokasikan untuk kesejahteraan pada akhirnya akan semakin berkurang. Bagi penduduk yang tidak mampu, sebagian atau seluruh iuran akan dibayarkan oleh pemerintah, sesuai dengan tingkat ketidak-mampuan penduduk. Presiden, dalam Pidato di hadapan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002, telah menyampaikan bahwa konsep SJSN tersebut sedang disusun oleh Tim SJSN yang dibentuk oleh Pemerintah RI dengan Keppres No. 20 tahun 2002. Astek,  Jamsostek  telah menyelenggarakan jaminan sosial sejak tahun 1978  –  1993, mencakup sebagian tenaga kerja sektor formal dan hanya menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja.  Sebagian besar tenaga kerja lainnya yang bekerja di sektor informal (tenaga kerja di luar hubungan kerja, seperti  nelayan, petani dan pedagang sayur, kios, pedagang sate, baso, gado-gado, warteg,  dll) belum memperoleh perlindungan sosial dan formal sampai saat ini karena memang undang-undangnya belum menyediakan peluang untuk itu.

Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial dan mencakup program yang lebih lengkap adalah UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek.  Sampai saat ini penyelenggaraan Jamsostek baru mencakup sekitar 12 juta peserta aktif dari sekitar 31 juta tenaga kerja di sektor formal  (Standing, 2000.).

Selain PT Jamsostek, beberapa Badan Penyelenggara telah melaksanakan program jaminan sosial secara parsial sesuai dengan misi khususnya berupa program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri yang dikelola oleh PT ASKES Indonesia, Jaminan Hari Tua dan Pensiun Pegawai Negeri dikelola PT TASPEN dan jaminan sosial bagi TNI-Polri yang dikelola oleh PT ASABRI.

Pegawai Negeri, pensiunan pegawai negeri, pensiunan TNI-Polri, Veteran, dan anggota keluarga mereka menerima jaminan kesehatan yang dikelola PT Askes berdasarkan PP No. 69/91. Selain itu pegawai negeri yang memasuki masa pensiun mendapatkan jaminan pensiun yang dikelola oleh program Tabungan Pensiun (TASPEN) berdasarkan PP No. 26 tahun 1981.  Anggota TNI-Polri dan PNS Departemen Pertahanan mendapat jaminan hari tua, cacat, dan pensiun melalui program ASABRI berdasarkan PP No. 67 tahun 1991.  Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri dan PNS Dephan memperoleh jaminan pensiun melalui anggaran negara (pay as you go).

Dengan demikian, sebagain besar program pensiun pegawai negeri, TNI, dan Polri tidak didanai dari tabungan pegawai sehingga sangat bergantung pada anggaran belanja negara.  Kontribusi pemerintah, dari APBN, untuk dana pensiun pegawai negeri, tentara, dan anggota polisi–yang merupakan suatu bentuk tunjangan pegawai atau employment benefits– akan terus membengkak dan memberatkan APBN, jika tidak ditunjang dengan peningkatan iuran dari pegawai. Selain itu, tidaklah adil jika dana APBN yang berasal dari pajak akan tersedot dalam jumlah besar bagi pendanaan pensiun pegawai negeri, tentara dan anggota polisi saja. Penyelenggaraan dana pensiun yang adil dan memadai yang didanai bersama (bipartit) antara pekerja sendiri dan pemberi kerja, terlepas dari status pegawai negeri atau swasta atau usaha sendiri (self-employed) merupakan sebuah sistem yang lebih berkeadilan dan lebih terjamin kesinambungannya.

Sebenarnya dana Pensiun yang dikelola PT Taspen terdiri atas 14% dana dari iuran PNS dan 86% dari APBN. Cakupan beberapa skema jaminan sosial yang ada (Askes, Taspen, Asabri, Jamsostek) baru diperuntukan bagi 7,8 juta tenaga kerja formal dari 100,8 juta angkatan kerja (BPS, 2003). Baru 12 juta tenaga kerja formal kini aktif sebagai peserta PT Jamsostek. Di negara-negara tetangga kepesertaan tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial sudah mencakup seluruh tenaga kerja formal. Khusus dalam program asuransi kesehatan sosial dengan pembiayaan dari publik, Indonesia jauh tertinggal karena baru menjamini 9 (sembilan) persen dari jumlah penduduknya

Sedangkan dalam program jaminan hari tua/pensiun, jaminan sosial di Indonesia baru mencapai maksimal 20 persen dari total pekerja sektor formal. Beberapa  hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya cakupan kepesertaan program jaminan sosial sekarang ini terjadi karena program tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil pada para peserta dan manfaat yang diberikan kepada peserta belum  memadai untuk menjamin kesejahteraannya (Thabrany dkk, 2000).

Selain itu program jaminan sosial di Indonesia belum mampu meningkatkan pertumbuhan dan menggerakan ekonomi makro karena porsi dana Jaminan Sosial terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia masih sangat kecil (Purwoko, 2001).

Dari berbagai permasalahan yang berkembang saat ini, kendala utama pengembangan program jaminan sosial di Indonesia dapat di identifikasi sebagai berikut :

1.  Belum adanya konsep dan undang-undang tentang SJSN yang komprehensif, terpadu, dan memberikan manfaat yang layak yang mampu menjangkau seluruh penduduk.

2.  Pelayanan dari lembaga jaminan sosial yang ada dirasakan perlu ditingkatkan, baik dari segi besaran manfaat yang diterima maupun dari segi mekanisme perolehan manfaat.

3.  Pengelolaan administrasi dan pelayanan kurang efisien dan kurang baik yang menyebabkan sering terjadinya keluhan peserta dan rendahnya tingkat kepuasan peserta.

4.  Selama ini program jaminan sosial tidak didukung oleh perangkat penegak hukum yang konsisten, adil dan tegas, sehingga belum semua tenaga kerja  memperoleh perlindungan yang optimal.

5.  Adanya intervensi pejabat pemerintah terhadap penggunaan dana program jaminan sosial yang ada saat ini berdampak pada kurang optimalnya manfaat program dan menimbulkan keresahan dan rasa tidak puas di kalangan para peserta.

6.  Seluruh badan penyelenggara jaminan sosial yang ada merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero yang harus mencari keuntungan dan menyetorkan deviden ke Pemerintah dan bukan memaksimalkan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

7.  Beberapa prinsip universal asuransi sosial, belum diterapkan secara konsisten

Dapat disimpulkan bahwa BPJS ada 4, yaitu     :

a.  Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

b.  Perusahaan Perseroan (Persero) Dana  tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

c.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan

d.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);

Hal – hal yang ditanggung oleh Jamsosnas

  • Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua (JHT) adalah sebuah program manfaat pasti (defined benefit) yang beroperasi berdasarkan asas “membayar sambil jalan” (pay-as-you-go). Manfaat pasti program ini adalah suatu persentasi rata-rata pendapatan tahun sebelumnya, yaitu antara 60% hingga 80% dari Upah Minimum Regional (UMR) daerah di mana penduduk tersebut bekerja. Setiap pekerja akan memperoleh pensiun minimum pasti sejumlah 70% dari UMR setempat.

  • Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah

reformasi kesehatan

Kesehatan adalah modal utama dalam membangun bangsa. Dengan adanya masyarakat yang sehat, maka bangsa pun ikut menjadi kuat. Tidak berlebihan jika didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun demikian, kesehatan seharusnya tidak ditinjau dari sisi kesehatan manusianya saja. Kesehatan harus komprehensif, seperti halnya diterapkan diberbagai negara didunia, konsep satu kesehatan benar-benar diwujudkan. Terlebih bangsa ini telah banyak menimba pengalaman bahwa penyakit baru yang muncul pada manusia adalah bersifat zoonosis. Tidak tanggung-tanggung, zoonosis flu H1N1 oleh WHO (Badan Kesehatan Hewan dunia) telah dideklarasikan sebagai pandemi. Artinya, tidak bisa tidak, jika pemerintah ingin menyehatkan bangsa ini seutuhnya, harus menyelenggarakan reformasi kesehatan yang berbasis komprehensif. Baik kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Reformasi kesehatan adalah rubrik umum yang digunakan untuk membahas pembuatan kebijakan utama kesehatan atau perubahan-untuk sebagian besar, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penyediaan layanan kesehatan di tempat tertentu. Reformasi perawatan kesehatan biasanya berusaha untuk:

* Memperluas cakupan penduduk yang menerima perawatan kesehatan melalui program asuransi baik sektor publik maupun perusahaan swasta asuransi
* Memperluas berbagai penyedia layanan kesehatan konsumen
* Meningkatkan akses ke spesialis perawatan kesehatan
* Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
* Mengurangi biaya perawatan kesehatan

Di berbagai negara berkembang terutama Afrika dan Asia Tenggara, pelayanan kesehatan masyarakat tumbuh sebagai respon terhadap gagasan pemerintah pusat untuk menyediakan pelayanan kesehatan di area pedesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah tidak banyak berperan dalam hal ini. Pengambilan keputusan dalam hal pelayanan kesehatan pada saat itu sangat bersifat sentralistik, sehingga daerah mempunyai kemampuan administrative serta manajerial yang rendah. Namun demikian, pemerintah tidak memonopoli dalam kepemilikan pelayanan kesehatan. Banyak terdapat pelayanan kesehatan yang bersifat sukarela, terutama yang dirintis oleh lembaga swadaya masyarakat atau keagamaan. Pada masa itu, perumusan kebijakan kesehatan banyak dipengaruhi oleh kalangan elit medis. Namun kemudian dominasi paradigma medis (misalnya kebijakan yang terlalu terfokus pada obat dan pelayanan kesehatan kuratif) dalam kebijakan kesehatan mulai dipertanyakan dari segi epidemiologi dan ekonomis.

 

 

 

Kemudian, deklarasi Alma Ata tahun 1978 yang berfokus pada peningkatan peran pelayanan kesehatan primer ternyata mampu memicu proses reformasi, sehingga arena kebijakan kesehatan bertambah. Sebelum desentralisasi, sistem informasi merupakan bagian dari program- program vertikal, seringkali didorong oleh badan internasional atau lembaga donor. Program pemberantasan malaria yang kemudian berubah menjadi pengendalian malaria, imunisasi (expanded program for immunization), pengendalian tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, didukung dengan sistem informasi yang dirancang di pusat. Sebagai upaya penyeragaman sistem informasi, telah dirancang berbagai perangkat lunak yang didistribusikan secara cuma-cuma, misalnya RADIX untuk pengelolaan obat di gudang farmasi, SIMKA untuk data tenaga kesehatan, dan lain-lain. Sistem informasi yang mengikuti program- program vertikal menjadi kurang terkoordinasi, sehingga dengan mudah terjadi duplikasi data atau sebaliknya, data yang dibutuhkan tidak dikumpulkan.

 

REFORMASI KESEHATAN DI INDONESIA

 

Hingga saat ini, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia masih dihadapkan pada persoalan rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thabrani (2005) menyatakan bahwa 10 persen penduduk kaya di Indonesia memperoleh kemudahan dalam mengakses kesehatan 12 X lebih besar diandingkan 10 persen penduduk miskin. Sementara pengeluaran out of pocket bersifat regresif sehingga semakin menambah berat beban biaya yang harus di tanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Pembebasan biaya pelayanan di puskesmas di beberapa wilayah kabupaten dan kota, ternyata tidak memperbesar akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan.  Riset yang dilakukan oleh Susilowati (2004) menemukan bahwa akses ini lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk perkotaan besar (34,4%) dibandingkan dengan penduduk pedesaan (26,9%). Sementara pada kenyataannya kelompok yang paling rentan terhadap kesehatan ada di pedesaan (25,2%) daripada perkotaan (17,7%). Artinya telah terjadi ketidakadilan dalam pembiayaan kesehatan karena subsidi yang dilakukan pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

 

Walaupun pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai program kesehatan masyarakat, peningkatan investasi ada pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, desentralisasi sistem kesehatan, namun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan utama yang berkontribusi pada kemiskinan. Penyebab utama seluruh persoalan ini terletak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana  kesehatan dan jaminan sosial ini dipahami sebagai sebuah alat dan prasyarat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan sejauh mana persoalan ini diselenggarakan dalam kebijakan yang efektif dan koheren.

 

Untuk mendukung reformasi kesehatan di Indonesia maka pemerintah membuat sutau kebijakan yang bernama Sistem Kesehatan Nasional (SKN) . SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. SKN berguna untuk 1) Mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, 2) Memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJPK Th 2005-2025, 3) memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, 4) Melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, 5) Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.

SKN memiliki azas antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan & kemandirian, adil & merata, dan pengutamaan & manfaat yang secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan kesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antara Pusat dan Daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat, b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d) Integritas yang tinggi, e) Transparansi dan Akuntabel. Terdapat 7 subsistem SKN antara lain upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; SDM kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi paradigma sehat yang sebagian besar tertuang di dalam Visi Indonesia Sehat 2010, masih cukup jauh dari harapan. Bahkan tidak berlebihan jika mengatakan pembangunan kesehatan kita saat ini terancam gagal. Sebagai gambaran, indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia tahun 2004 berada di peringkat 111, sementara sebagai perbandingan, Vietnam yang tahun 1995 lalu HDI-nya di peringkat 117, justru melejit ke urutan 95 pada tahun yang sama. HDI merupakan gambaran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dari Program Pembangunan PBB (UNDP), yang dilihat dari tiga aspek, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Setidaknya, terdapat dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program kesehatan di negara kita. Pertama, kebijakan kesehatan kita masih terjebak dalam level kuratif (pengobatan). Ini sangat bertolak belakang dengan Paradigma Sehat yang lebih menomorsatukan terbangunnya kesadaran sehat di masyarakat. Kesadaran sehat akan banyak berpengaruh terhadap status kesehatan setiap orang. Sementara status kesehatan, sebagaimana H.L. Blum mengutarakannya, erat tergantung dari empat hal, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetika.

Lewat level kuratif, pemerintah masih euphoria dengan menghabiskan uang banyak dan waktu berpikir tentang bagaimana mengobati penyakit dan menanggulangi wabah epidemik yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, secara struktural, hingga institusi pelayanan kesehatan paling bawah, Puskesmas, telah terjadi kesalahan kategorial dalam memetakan problem kesehatan di negara kita. Program-program pengobatan penyakit berjalan paralel dengan semakin meningkatnya angka kematian akibat penyakit bersangkutan. Fenomena ini, jika dikaji secara rasional mestinya lebih difokuskan pada upaya penanggulangan penyakit melalui strategi promosi dan prevensi kesehatan di semua lini.

Masih relevan kiranya mengkaji dan mengaplikasikan parameter status kesehatan H.L. Blum dalam konteks kita. Yang paling penting dalam hal ini adalah soal perilaku masyarakat. Upaya kuratif yang selama ini menjadi primadona pembangunan kesehatan tidak cukup beralasan dapat mengubah banyak perilaku hidup masyarakat. Justru semakin memperparah kondisi. Realitas ini makin runyam jika melihat realisasi pembangunan kesehatan yang cenderung sumir, mengagung-agungkan kemoderenan pelayanan kesehatan di atas kemampuan personal manusia yang serba pas-pasan.

Alasan kedua yang mendasari kegagalan pembangunan kesehatan di negara kita adalah elitisme pengelolaan kesehatan yang banyak disebabkan oleh sentralistiknya mekanisme pengambilan kebijakan. Jika memandang bahwa kesehatan merupakan bangunan universal yang konstruksinya terdiri dari semua elemen dasar kehidupan, maka pelibatan masyarakat dan elemen lainnya menjadi kemutlakan.

Secara fenomenal, Gus Dur pada tahun 1999 pernah mengatakan: “Kalau mau mengikuti kata hati, seharusnya juga tidak perlu ada Departemen Kesehatan”. Urusan kesehatan, termasuk masalah jamu, adalah urusan masyarakat. Karena itu, penanganannya cukup oleh masyarakat. Selama ini masyarakat telah mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mulai dari menjual jamu gendongan hingga rumah sakit yang moderen. Selain itu, tak ada setiap individu pun yang ingin menderita sakit, sehingga secara sendiri-sendiri atau bekerja sama, orang pasti akan berusaha untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit.

Dalam kenyataannya di masyarakat, pola kebijakan yang top down masih sangat kuat membelenggu. Pelaksanaan otonomi daerah yang pada awalnya dianggap angin segar, justru berubah jadi tornado yang meluluh-lantakkan struktur masyarakat, termasuk kesehatan. Kesalahan kebijakan (malpolicy) justru semakin parah dan secara kuantitas menunjukkan grafik menanjak. Pemerintah terlalu menghegemoni dalam menentukan hak hidup masyarakatnya, tak terkecuali untuk dapat hidup sehat secara wajar.

 

 

Agenda Reformasi Kesehatan

Reformasi bidang kesehatan bukan lagi bahasa yang baru. Hanya saja agendanya perlu dipertegas kembali sebagai landasan pembangunan selanjutnya. Jika disederhanakan, agenda reformasi kesehatan akan lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menyelenggarakan aspek kesehatannya dengan sesedikit mungkin intervensi pemerintah. Pemberdayaan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan dan pemihakan terhadap kaum miskin menjadi syarat penerimaan universalitasnya.

Gunawan Setiadi, seorang dokter dan master bidang kesehatan, mengungkapkan beberapa alasan mengapa masyarakat dapat menyelenggarakan kesehatannya, dan lebih baik dari pemerintah, antara lain:
(a) komitmen masyarakat lebih besar dibandingkan pegawai yang digaji;
(b) masyarakat lebih paham masalahnya sendiri;
(c) masyarakat dapat memecahkan masalah, sedangkan kalangan profesional/pemerintah sekadar memberikan pelayanan;
(d) masyarakat lebih fleksibel dan kreatif;
(e) masyarakat mampu memberikan pelayanan yang lebih murah; dan
(f) standar perilaku ditegakkan lebih efektif oleh masyarakat dibandingkan birokrat atau profesional kesehatan.

Pandangan-pandangan di atas menjadi cukup beralasan muncul dengan melihat kecenderungan rendahnya etos kerja birokrat dan profesional kesehatan selama ini. Sudah saatnya penyelenggaraan kesehatan diprakarsai oleh masyarakat sendiri, sehingga pemaknaan atas hidup sehat menjadi sebuah budaya baru, di mana di dalamnya terbangun kepercayaan, penghargaan atas hak hidup dan menyuburnya norma-norma kemanusiaan lainnya. Model penyelenggaraan kesehatan berbasis pemberdayaan (empowerment) harus disusun secara rasional dengan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholder terkait.

Jadi, prioritas pembangunan kesehatan sedapat mungkin lebih diarahkan untuk masyarakat miskin – mereka yang jumlahnya mayoritas dan telah banyak terampas haknya selama ini. Untuk itu, sasaran dari subsidi pemerintah di bidang kesehatan perlu dipertajam dengan jalan antara lain :

  1. meningkatkan anggaran bagi program-program kesehatan yang banyak berkaitan dengan penduduk miskin. Misalnya program pemberantasan penyakit menular, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan gizi masyarakat.
  2. kesehatan selayaknya dijadikan salah satu prioritas kebijakan. Selama masa reformasi, kesehatan tak pernah menjadi prioritas kebijakan publik. Perhatian terhadap bidang kesehatan (bersama-sama bidang pendidikan dan penegakan hukum) tenggelam oleh hiruk-pikuk reformasi. Ini mesti diakhiri. Semestinya, kesehatan menjadi salah satu prioritas kebijakan mengingat posisinya yang sentral dan menentukan dalam membentuk masyarakat yang sehat dan siap melakukan perbaikan di berbagai bidang. Kesehatan bahkan bisa diibaratkan sebagai tiang utama penyangga masyarakat. Tanpa kesehatan, masyarakat di mana pun, di bawah sistem apa pun, akan ambruk.
  3. meningkatkan subsidi bagi sarana pelayanan kesehatan yang banyak melayani penduduk miskin, yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, ruang rawat inap kelas III di rumah sakit. Untuk itu, subsidi bantuan biaya operasional rumah sakit perlu ditingkatkan untuk menghindari praktik eksploitasi dan ‘pemalakan’ pasien miskin atas nama biaya perawatan.
  4. pemerintah semestinya menjalankan affirmative action di bidang kesehatan. Affirmative action adalah program-program khusus yang ditujukan untuk bagian-bagian dari masyarakat yang tak beruntung dan selama ini tak mampu mengakses fasilitas kesehatan serta membangun pola hidup sehat.
  5. mengurangi anggaran bagi program yang secara tidak langsung membantu masyarakat miskin mengatasi masalah kesehatannya. Contohnya adalah pengadaan alat kedokteran canggih, program kesehatan olahraga dan lain sebagainya.
  6. merevitalisasi program-program pendidikan publik dan fasilitas publik berbasis komunitas, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selama masa Orde Baru telah dimulai sejumlah program seperti posyandu, Kelompencapir (Kelompok Pembaca, Pendengar, dan Pemirsa), dan program-program penyuluhan masyarakat. Program-program ini selayaknya direvitalisasi dengan melakukan perbaikan di sana-sini. Program-program berbasis komunitas akan punya peran penting bukan hanya untuk menangani berbagai wabah penyakit hingga ke pelosok, melainkan juga menjadi pusat antisipasi, pencegahan dan penanganan penyakit-penyakit berbahaya. Program itu juga sekaligus bisa menjadi pusat pendataan kesehatan di tingkat paling bawah dan riil sehingga kita pun selalu punya data kesehatan masyarakat yang faktual dan aktual.
  7. mengurangi subsidi pemerintah kepada sarana pelayanan kesehatan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, misalnya pembangunan rumah sakit-rumah sakit stroke.
  8. agenda-agenda di atas hanya bisa berjalan baik manakala disokong oleh perubahan atau reformasi dalam Departemen Kesehatan (Depkes). Depkes harus dikembalikan ke karakter yang semestinya sebagai pelayan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini, pelayanan masyarakat kerap kali terhalangi atau terkurangi efektivitasnya karena berbelit-belit dan panjangnya birokrasi serta adanya jarak psikologis yang jauh di antara masyarakat atau publik dan aparatur atau para pejabat publik. Sering kali para pejabat juga lebih memfungsikan dirinya sebagai pejabat dan bukan pelayan. Birokrasi Depkes sepatutnya direformasi sehingga departemen ini bekerja sesuai dengan karakternya yang unik, yakni pelayan masyarakat yang membutuhkan informasi, penyadaran, bantuan, dan fasilitasi. Birokrasi Depkes sepatutnya menjadi salah satu birokrasi yang pertama di antara berbagai departemen lainnya yang mampu memberi layanan cepat, segera, profesional, tak pandang bulu, efisien dan bebas suap serta korupsi.

Masalah Reformasi kesehatan di Indonesia

Paling tidak terdapat empat masalah utama dalam pengembangan jaminan kesehatan di Indonesia : pertama, pengembangan teknologi kesehatan yang berkolerasi dengan mahalnya biaya kesehatan. Kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada tidak mampu lagi menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan. Ketiga, meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di atas 60 tahun. Keempat, berkembangnya perhatian terhadap kesetaraan gender dan reproduksi perempuan. Empat masalah ini menuntut dikembangkannya satu sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya mampu menanggulangi beban biaya yang harus dipikul masyarakat tapi juga mampu berintegrasi dalam sistem jaminan sosial lainnya.

Sistem jaminan kesehatan yang berintegrasi dalam sistem jaminan sosial lainnya ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses sekaligus membenahi kerumitan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan.  Untuk itu perlu dilakukan reformasi di bidang penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang mengacu pada kerangka konsep yang komprehensif dan terpadu. Keadilan dibangun dengan cara membangun satu sistem jaminan kesehatan dan sosial yang dapat memenuhi kriteria kepesertaan wajib dengan manfaat yang mampu memenuhi asa, tujuan dan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial seperti yang ditetapkan oleh UU SJSN. Ukuran sistem pembiayaan yang adil salah satunya adalah dimana setiap orang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya; dan membayar pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuannya membayar (Handbook of Helath Economics Vol II Oxford University Press).

 

Pembangunan sistem jaminan kesehatan haruslah dikaitkan dengan pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Artinya pembangunan sistem jaminan kesehatan tersebut haruslah terintegrasi dengan program pembangunan ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

 

 

 

 

 

Reformasi perlu dilakukan secara bertahap untuk mengkoreksi kesenjangan pembiayaan kesehatan dengan tujuan menciptakan sistem  yang dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi semua. Reformasi ini bertujuan untuk : (1) menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkeadilan, (2) perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, (3) peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan berkualitas, (4 terselenggaranya pelayanan kesehatan yang efisien, (5) terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Reformasi pembiayaan ini perlu dilaksanakan dengan mengindahkan kaidah-kaidah good governance. Dengan demikian, kesehatan bagi semua bukan lagi menjadi mimpi yang susah untuk diwujudkan.

Rencana Pemerintah

Rencana reformasi kesehatan di Indonesia selama lima tahun kedepan adalah membuat gebrakan mendasar untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di pusat dan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan pelayan kesehatan seperti bidan dan perawat di daerah terpencil.

Selain itu, pemerintah selama lima tahun mendatang juga akan meningkatkan fungsi pencegahan seperti program penerangan kepada masyarakat.

Di harapkan dalam lima tahun mendatang di Indonesia sudah ada rumah sakit berkelas dunia sehingga tidak ada lagi warga negara Indonesia yang merasa perlu berobat ke luar negeri.

kesehatan lingkungan sosial

Konsep kesehatan masyarakat kurang intuitif akrab dibandingkan dengan kesehatan fisik atau mental, namun, bersama dengan kesehatan fisik dan mental, membentuk salah satu dari tiga pilar definisi sebagian besar kesehatan. Hal ini karena kesehatan sosial dapat merujuk baik untuk suatu ciri masyarakat, dan individu.”Sebuah masyarakat yang sehat ketika ada kesempatan yang sama untuk semua dan akses oleh semua barang dan jasa yang penting untuk berfungsi penuh sebagai warga negara” (Russell 1973, hal 75). Indikator kesehatan masyarakat dapat mencakup adanya aturan hukum, kesetaraan dalam distribusi kekayaan, aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan tingkat modal sosial.

Kesehatan sosial individu mengacu pada “bahwa kesejahteraan dimensi individu yang menyangkut bagaimana ia bisa bergaul dengan orang lain, bagaimana orang lain bereaksi terhadap dia, dan bagaimana ia berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial dan adat-istiadat masyarakat” (Russell 1973, hal 75). Definisi ini luas-ini menggabungkan unsur-unsur kepribadian dan keterampilan sosial, mencerminkan norma-norma sosial, dan dikenakan hubungan yang dekat dengan konsep-konsep seperti “kesejahteraan,” penyesuaian “,” dan “fungsi sosial.”

Pertimbangan formal kesehatan sosial dirangsang pada tahun 1947 dengan dimasukkan dalam definisi Organisasi Kesehatan Dunia tentang kesehatan, dan dengan penekanan yang dihasilkan memperlakukan pasien sebagai makhluk sosial yang hidup dalam konteks sosial yang kompleks. kesehatan sosial juga menjadi relevan dengan meningkatnya bukti bahwa mereka yang terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat mereka cenderung hidup lebih lama dan lebih cepat sembuh dari penyakit. Sebaliknya, isolasi sosial telah terbukti menjadi faktor risiko untuk penyakit. Oleh karena itu, kesehatan sosial dapat didefinisikan dalam hal pengaturan sosial dan dukungan sosial atau kemampuan untuk melakukan peran normal dalam masyarakat.

Definisi kesehatan masyarakat dalam hal memperoleh penyesuaian dari sosiologi dan psikiatri. penyesuaian Miskin sosial membentuk indikator umum penyakit neurotik, dan penyesuaian dapat digunakan untuk merekam hasil perawatan, terutama untuk psikoterapi. Penyesuaian mungkin dinilai subyektif, atau mungkin dinilai dalam hal pemenuhan seseorang peran sosial-bagaimana seseorang cukup berfungsi dibandingkan dengan harapan sosial yang normal. Peran kinerja juga dapat menunjukkan dampak kecacatan, membawa konsep dekat kesehatan sosial dengan yang cacat, yang mengacu pada kerugian sosial akibat gangguan atau cacat (World Health Organization, 1980). Sebagai norma sangat bervariasi antara budaya, bagaimanapun, tantangan terletak dalam memilih sebuah standar yang sesuai terhadap yang untuk mengevaluasi peran.

Dukungan sosial Reksa juga sering dilihat sebagai satu aspek dari kesehatan sosial. Dukungan melemahkan pengaruh stres dan mengurangi timbulnya penyakit. Dukungan sosial juga berkontribusi terhadap penyesuaian positif pada anak-anak dan orang dewasa, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Konsep menggarisbawahi dukungan tema kesehatan sosial sebagai atribut suatu masyarakat: rasa komunitas-konsep atau saat modis modal sosial, yang mengacu pada sejauh mana ada perasaan saling percaya dan timbal balik dalam sebuah komunitas -merupakan indikator penting kesehatan sosial.

Kesehatan sosial individu didefinisikan dengan hal atau cara yang menyangkut bagaimana ia bisa bergaul dengan orang lain, bagaimana orang lain bereaksi terhadap dia, dan bagaimana ia berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial dan adat-istiadat masyarakat.

Lingkungan sosial yang sehat adalah lingkungan dimana manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain, sehingga interaksi individu satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan baik. Kondisi lingkungan sosial yang buruk dapat menimbulkan masalah kejiwaan.

teori H.L blum

Konsep hidup sehat H.L.Blum sampai saat ini masih relevan untuk diterapkan. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. H.L Blum menjelaskan ada empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan.

Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor perilaku/gaya hidup (life style), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Diantara faktor tersebut faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan. Hal ini disebabkan karena faktor perilaku yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan karena lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.

Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini maka cara pandang kita terhadap kesehatan juga mengalami perubahan. Apabila dahulu kita mempergunakan paradigma sakit yakni kesehatan hanya dipandang sebagai upaya menyembuhkan orang yang sakit dimana terjalin hubungan dokter dengan pasien (dokter dan pasien). Namun sekarang konsep yang dipakai adalah paradigma sehat, dimana upaya kesehatan dipandang sebagai suatu tindakan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan individu ataupun masyarakat (SKM dan masyarakat).

Dengan demikian konsep paradigma sehat H.L. Blum memandang pola hidup sehat seseorang secara holistik dan komprehensif. Masyarakat yang sehat tidak dilihat dari sudut pandang tindakan penyembuhan penyakit melainkan upaya yang berkesinambungan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peranan Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam hal ini memegang kendali dominan dibandingkan peranan dokter. Sebab hubungan dokter dengan pasien hanya sebatas individu dengan individu tidak secara langsung menyentuh masyarakat luas. Ditambah lagi kompetensi dalam memanagement program lebih dikuasai lulusan SKM sehingga dalam perkembangannya SKM menjadi ujung tombak program kesehatan di negara-negara maju.

Untuk negara berkembang seperti Indonesia justru, paradigma sakit yang digunakan. Dimana kebijakan pemerintah berorientasi pada penyembuhan pasien sehingga terlihat jelas peranan dokter, perawat dan bidan sebagai tenaga medis dan paramedis mendominasi. Padahal upaya semacam itu sudah lama ditinggalkan karena secara financial justru merugikan Negara. Anggaran APBN untuk pendanaan kesehatan diIndonesiasemakin tinggi dan sebagian besar digunakan untuk upaya pengobatan seperti pembelian obat, sarana kesehatan dan pembangunan gedung. Seharusnya untuk meningkatan derajat kesehatan kita harus menaruh perhatian besar pada akar masalahnya dan selanjutnya melakukan upaya pencegahannya. Untuk itulah maka upaya kesehatan harus fokus pada upaya preventif (pencegahan) bukannya curative (pengobatan).

Namun yang terjadi anggaran untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui program promosi dan preventif dikurangi secara signifikan. Akibat yang ditimbulkan adalah banyaknya masyarakat yang kekurangan gizi, biaya obat untuk puskesmas meningkat, pencemaran lingkungan tidak terkendali dan korupsi penggunaan askeskin. Dampak sampingan yang terjadi tersebut dapat timbul karena kebijakan kita yang keliru.

KONSEP BLUM

Semua Negara di dunia menggunakan konsep Blum dalam menjaga kesehatan warga negaranya. Untuk Negara maju saat ini sudah fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga asupan makanan anak-anak mereka begitu dijaga dari segi gizi sehingga akan melahirkan keturunan yang berbobot. Kondisi yang berseberangan dialamiIndonesiasebagai Negara agraris, segala regulasi pemerintah tentang kesehatan malah fokus pada penanggulangan kekurangan gizi masyarakatnya. Bahkan dilematisnya banyak masyarakatkotayang mengalami kekurangan gizi. Padahal dari hasil penelitian membuktikan wilayahIndonesiapotensial sebagai lahan pangan dan perternakan karena wilayahnya yang luas dengan topografi yang mendukung.Adaapa dengan pemerintah?. Satu jawaban yang pasti seringkali dalam analisis kesehatan pemerintah kurang mempertimbangkan pendapat ahli kesehatan masyarakat (public health) sehingga kebijakan yang dibuat cuma dari sudut pandang kejadian sehat-sakit.

Dalam konsep Blum ada 4 faktor determinan yang dikaji, masing-masing faktor saling keterkaitan berikut penjelasannya :

1. Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Hal ini dikarenakan budaya hidup bersih dan sehat harus dapat dimunculkan dari dalam diri masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Diperlukan suatu program untuk menggerakan masyarakat menuju satu misi Indonesia Sehat 2010. Sebagai tenaga motorik tersebut adalah orang yang memiliki kompetensi dalam menggerakan masyarakat dan paham akan nilai kesehatan masyarakat. Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat akan menghasilkan budaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Pembuatan peraturan tentang berperilaku sehat juga harus dibarengi dengan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat. Sebab, apabila upaya dengan menjatuhkan sanksi hanya bersifat jangka pendek. Pembinaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat sebagai role model harus diajak turut serta dalam menyukseskan program-program kesehatan.

2. Lingkungan

Berbicara mengenai lingkungan sering kali kita meninjau dari kondisi fisik. Lingkungan yang memiliki kondisi sanitasi buruk dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit. Hal ini jelas membahayakan kesehatan masyarakat kita. Terjadinya penumpukan sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik, polusi udara, air dan tanah juga dapat menjadi penyebab. Upaya menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk itulah perlu kesadaran semua pihak.

Puskesmas sendiri memiliki program kesehatan lingkungan dimana berperan besar dalam mengukur, mengawasi, dan menjaga kesehatan lingkungan masyarakat. namun dilematisnya di puskesmas jumlah tenaga kesehatan lingkungan sangat terbatas padahal banyak penyakit yang berasal dari lingkungan kita seperti diare, demam berdarah, malaria, TBC, cacar dan sebagainya.

Disamping lingkungan fisik juga ada lingkungan sosial yang berperan. Sebagai mahluk sosial kita membutuhkan bantuan orang lain, sehingga interaksi individu satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan baik. Kondisi lingkungan sosial yang buruk dapat menimbulkan masalah kejiwaan.

3. Pelayanan kesehatan

Kondisi pelayanan kesehatan juga menunjang derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas sangatlah dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan posyandu, puskesmas, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya untuk membantu dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan. Terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang memang banyak dibutuhkan masyarakat. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan juga mesti ditingkatkan.

Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat besar perananya. sebab di puskesmaslah akan ditangani masyarakat yang membutuhkan edukasi dan perawatan primer. Peranan Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai manager yang memiliki kompetensi di bidang manajemen kesehatan dibutuhkan dalam menyusun program-program kesehatan. Utamanya program-program pencegahan penyakit yang bersifat preventif sehingga masyarakat tidaka banyak yang jatuh sakit.

Banyak kejadian kematian yang seharusnya dapat dicegah seperti diare, demam berdarah, malaria, dan penyakit degeneratif yang berkembang saat ini seperti jantung karoner, stroke, diabetes militus dan lainnya. penyakit itu dapat dengan mudah dicegah asalkan masyarakat paham dan melakukan nasehat dalam menjaga kondisi lingkungan dan kesehatannya.

4. Genetik

Seperti apa keturunan generasi muda yang diinginkan ???. Pertanyaan itu menjadi kunci dalam mengetahui harapan yang akan datang. Nasib suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Oleh sebab itu kita harus terus meningkatkan kualitas generasi muda kita agar mereka mampu berkompetisi dan memiliki kreatifitas tinggi dalam membangun bangsanya.

Dalam hal ini kita harus memperhatikan status gizi balita sebab pada masa inilah perkembangan otak anak yang menjadi asset kita dimasa mendatang. Namun masih banyak saja anakIndonesiayang status gizinya kurang bahkan buruk. Padahal potensi alamIndonesiacukup mendukung. oleh sebab itulah program penanggulangan kekurangan gizi dan peningkatan status gizi masyarakat masih tetap diperlukan. Utamanya program Posyandu yang biasanya dilaksanakan di tingkat RT/RW. Dengan berjalannya program ini maka akan terdeteksi secara dini status gizi masyarakat dan cepat dapat tertangani.

Program pemberian makanan tambahan di posyandu masih perlu terus dijalankan, terutamanya daeraha yang miskin dan tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Pengukuran berat badan balita sesuai dengan kms harus rutin dilakukan. Hal ini untuk mendeteksi secara dini status gizi balita. Bukan saja pada gizi kurang kondisi obesitas juga perlu dihindari. Bagaimana kualitas generasi mendatang sangat menentukan kualitas bangas Indonesia mendatang.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.